LIMA PULUH KOTA — Kemunculan sebuah excavator berukuran besar di kawasan perbukitan Kenagarian Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin (17/8/2026), kembali membuka pertanyaan serius mengenai dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Sejumlah foto dan rekaman video yang diterima redaksi memperlihatkan alat berat tersebut berada dan bergerak di kawasan Galugua, lokasi yang kini menjadi sorotan masyarakat.
Dokumentasi tambahan membuat persoalan semakin menarik perhatian. Selain excavator, terlihat mobil bak terbuka, seorang pria di sekitar kendaraan, serta sepeda motor trail Kawasaki berwarna hijau yang pada bagian bodinya tampak tulisan “BABINSA”. Seluruh objek tersebut terekam dalam rangkaian dokumentasi lapangan, tetapi hubungan antara satu objek dengan objek lainnya belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dan klarifikasi resmi.
Pertanyaan paling mendasar kini bukan sekadar mengapa excavator berada di Galugua. Publik berhak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut, dari mana alat itu datang, siapa yang membawa dan mengoperasikannya, siapa yang menyewa atau memerintahkan penggunaannya, serta untuk kegiatan apa excavator tersebut ditempatkan di kawasan perbukitan.
Dugaan PETI menjadi semakin penting untuk diverifikasi apabila excavator tersebut memang digunakan untuk membuka, mengeruk, atau mengambil material yang mengandung emas. Jika benar demikian, penyelidikan tidak boleh berhenti pada alat berat yang terlihat di lapangan. Aparat perlu membongkar siapa pengendali kegiatan, siapa pemodal, siapa penguasa lokasi, serta ke mana hasil material nantinya dibawa.
Kehadiran sepeda motor yang secara visual bertuliskan “BABINSA” juga memunculkan pertanyaan tersendiri. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh anggota Babinsa, tidak pula menyimpulkan adanya keterlibatan institusi TNI dalam dugaan PETI. Namun tulisan “BABINSA” yang terlihat pada kendaraan tersebut merupakan fakta visual yang layak diklarifikasi agar publik memperoleh informasi yang benar dan tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi.
Jika kendaraan tersebut memang merupakan kendaraan dinas atau digunakan oleh personel tertentu, perlu dijelaskan siapa pengguna kendaraan, apa kepentingannya berada di lokasi, serta apakah keberadaannya berkaitan dengan aktivitas excavator. Sebaliknya, jika kendaraan tersebut bukan bagian dari kegiatan apa pun di lokasi, klarifikasi juga penting agar tidak terjadi tudingan yang keliru terhadap pihak tertentu.
Sosok pria yang terlihat berada di sekitar mobil bak terbuka juga menjadi bagian dari rangkaian informasi yang perlu diverifikasi. Identitas dan kapasitasnya belum diketahui redaksi. Ia bisa saja pengemudi, pekerja, pemilik kendaraan, warga sekitar, atau pihak lain. Karena itu, identitas seseorang tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan keberadaannya dalam sebuah foto.
Meski demikian, rangkaian dokumentasi tersebut cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Titik keberadaan excavator, status lahan, aktivitas yang dilakukan, jenis material yang dikerjakan, pemilik alat, dokumen penguasaan lahan, hingga tujuan penggunaan alat berat dapat diperiksa secara faktual.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan tersebut legal dan excavator hanya digunakan untuk pekerjaan yang memiliki dasar perizinan, penjelasan resmi akan menjawab keresahan masyarakat. Namun apabila ditemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin, penanganannya harus menyentuh seluruh rantai kegiatan, bukan hanya operator yang berada di atas excavator.
Pemilik alat berat, pihak yang menyewa, pemberi perintah, pemodal, pengelola lokasi, pengangkut material, hingga pihak yang diduga menampung atau membeli hasil tambang perlu ditelusuri berdasarkan bukti. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi dapat mengungkap struktur kegiatan apabila memang terdapat jaringan PETI.
Secara hukum, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana ketentuan perizinan pertambangan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim hukum pertambangan mineral dan batubara yang telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain aspek pidana pertambangan, kondisi lingkungan di sekitar titik kegiatan juga patut diperiksa. Apabila excavator digunakan untuk membuka atau mengeruk kawasan perbukitan tanpa dasar hukum dan tanpa pengelolaan lingkungan yang semestinya, dampaknya dapat meluas terhadap tanah, aliran air, vegetasi, serta masyarakat di sekitar lokasi.
Kini pertanyaan publik semakin mengerucut: siapa pemilik excavator yang muncul di perbukitan Galugua? Siapa yang membawanya? Siapa yang membiayai? Untuk apa alat tersebut digunakan? Siapa pria yang terekam di sekitar mobil bak terbuka? Dan mengapa kendaraan roda dua dengan tulisan “BABINSA” berada di kawasan yang sama? Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan spekulasi.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menetapkan pemilik excavator, operator, pria dalam dokumentasi, pengguna kendaraan bertuliskan “BABINSA”, maupun pihak tertentu sebagai pelaku tindak pidana. Dugaan PETI dan kemungkinan keterkaitan antarobjek dalam dokumentasi masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi resmi. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika kegiatan di Galugua ternyata sah, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Namun apabila pemeriksaan menemukan adanya PETI, maka persoalannya tidak boleh berhenti pada satu excavator. Aparat perlu mengurai dari mana alat berasal, siapa yang menggerakkan, siapa yang menyediakan modal, siapa yang menguasai lokasi, ke mana material dibawa, serta siapa yang menikmati hasilnya. Galugua membutuhkan kepastian hukum dan transparansi, bukan ruang abu-abu yang terus menimbulkan tanda tanya.
TIM
