PADANG– Analis Komunikasi Massa sekaligus Praktisi Media, Rispondi, S.I.Kom., melontarkan kritik akademis yang tajam terkait anomali penegakan hukum Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat. Rispondi menilai, pola penegakan hukum saat ini terindikasi kuat mengalami gejala selective enforcement atau tebang pilih yang mencederai rasa keadilan publik.
Berdasarkan pemantauan media cetak, elektronik, dan platform digital, terdapat paradoks hukum yang mencolok di lapangan. Masyarakat kecil yang mengais rezeki secara tradisional dengan cepat diproses hukum hingga mendekam di jeruji besi. Sebaliknya, para aktor intelektual, pemodal besar, pemilik alat berat, hingga jejaring penyokong yang namanya kerap disebut dalam ruang publik, justru seolah tak tersentuh hukum dan tetap eksis beraktivitas.
Rispondi menegaskan bahwa fenomena "tajam ke bawah dan tumpul ke atas" ini melanggar asas equality before the law yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba) serta regulasi kehutanan dan perkebunan. Jika Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumatera Barat tidak mampu bertindak adil dan transparan, maka solusi paling objektif demi menyelamatkan ekologi adalah menutup total seluruh aktivitas PETI secara holistik dari hulu hingga hilir.
Kritik berbasis data ini disuarakan sebagai bentuk kontrol sosial media yang elegan demi menjaga marwah institusi penegak hukum agar tidak tunduk pada kekuatan modal.
Narahubung Media / Wawancara Lebih Lanjut:
Nama: Rispondi, S.I.Kom.
Profesi/Jabatan: Penulis & Analis Komunikasi Massa / Sektor Pembangunan Berkelanjutan
Nomor WhatsApp: ( 081377271073)
Notes to Editor (Catatan untuk Redaksi):
Rispondi, S.I.Kom. adalah seorang analis komunikasi massa dan praktisi media yang berfokus pada kajian peran media dalam mengawal pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Gagasan kritis ini didasarkan pada riset teks media (media monitoring) terhadap maraknya pemberitaan penegakan hukum PETI di Sumatera Barat yang dinilai belum menyentuh aktor intelektual atau pemodal besar.
Rilis ini bersifat independen sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial (social control) media demi mendorong penegakan hukum yang transparan, berwibawa, dan akuntabel di tingkat nasional.
Tim Media
