LIMA PULUH KOTA | Rabu, 19 Agustus 2026 — Sorotan kembali mengarah ke Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Baru dua hari setelah insiden excavator terbalik hingga menimpa rumah masyarakat, muncul informasi baru yang jauh lebih serius: alat berat tersebut disebut telah dievakuasi dan kerugian rumah warga telah diganti, namun excavator diduga kembali diarahkan ke kawasan Galugua untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
Informasi tersebut, apabila terbukti benar, menunjukkan persoalan di Galugua tidak berhenti pada kecelakaan alat berat. Dugaan penggunaan kembali excavator untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin menjadi persoalan hukum tersendiri yang membutuhkan verifikasi cepat dan terbuka dari aparat penegak hukum maupun instansi teknis terkait.
Informasi awal mengenai dugaan PETI tersebut diterima redaksi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Redaksi menempatkan informasi tersebut sebagai bahan awal yang masih harus diverifikasi. Namun, karena menyangkut dugaan pertambangan tanpa izin, penggunaan alat berat, keselamatan warga, serta potensi kerusakan lingkungan di wilayah Nagari Galugua, informasi itu dinilai layak mendapat perhatian serius.
Lokasi yang menjadi sorotan berada di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertanyaan pentingnya kini bukan hanya di mana excavator setelah dievakuasi, tetapi untuk kegiatan apa alat tersebut kembali ditempatkan di kawasan Galugua. Apakah benar digunakan untuk menggali material yang berkaitan dengan penambangan emas, atau terdapat kegiatan lain yang memiliki dasar perizinan?
Jika excavator tersebut benar kembali digunakan untuk aktivitas PETI, maka aparat perlu mengungkap keseluruhan rantai kegiatan. Pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar orang yang terlihat berada di atas alat berat. Pemilik atau penguasa excavator, operator, pengelola lokasi, pihak yang memberikan perintah, pemodal, hingga pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil kegiatan perlu ditelusuri berdasarkan bukti.
Pergantian kerugian terhadap rumah warga yang terdampak insiden excavator juga tidak otomatis menghapus persoalan hukum apabila di kemudian hari ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin. Ganti rugi merupakan penyelesaian terhadap kerugian akibat insiden, sedangkan legalitas kegiatan pertambangan merupakan persoalan berbeda yang tetap harus diuji berdasarkan ketentuan hukum.
UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban perizinan kegiatan pertambangan. Pasal 158 UU Minerba juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Karena itu, apabila dugaan PETI di Galugua terbukti, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Aparat perlu memastikan titik aktivitas, jenis material yang digali, alat yang digunakan, asal-usul dan kepemilikan alat berat, pihak yang mengendalikan kegiatan, serta ke mana hasil material tersebut dibawa.
Dugaan keterlibatan “oknum” juga harus ditempatkan secara proporsional. Redaksi tidak menunjuk atau menuduh individu tertentu sebagai pihak di balik kegiatan tersebut tanpa bukti. Istilah tersebut merupakan pertanyaan investigatif yang perlu dijawab melalui pemeriksaan: apakah kegiatan berlangsung secara mandiri, atau ada pihak lain yang mengatur, menyediakan modal, menyediakan alat, maupun menerima hasilnya.
Aspek keselamatan dan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Insiden excavator sampai terbalik dan menimpa rumah warga seharusnya menjadi peringatan serius terhadap penggunaan alat berat di kawasan tersebut. Jika setelah insiden alat berat kembali diarahkan ke kegiatan yang ternyata tidak memiliki izin, maka pengawasan terhadap aktivitas di wilayah Galugua patut dipertanyakan dan harus diperkuat.
Aparat penegak hukum bersama instansi terkait kini memiliki ruang untuk melakukan verifikasi langsung. Pemeriksaan lapangan, pengecekan posisi excavator, keterangan masyarakat, dokumentasi aktivitas, identitas operator, dokumen kepemilikan alat, status lokasi, serta legalitas kegiatan dapat menjadi dasar untuk memastikan apakah informasi mengenai dugaan PETI tersebut benar atau tidak.
Pemberitaan ini tidak menetapkan pemilik excavator, operator, maupun pihak tertentu sebagai pelaku tindak pidana. Informasi mengenai dugaan PETI masih merupakan informasi awal yang membutuhkan pembuktian. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bagi pihak yang merasa dirugikan atau memiliki fakta berbeda.
Kini perhatian publik tertuju ke Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah insiden excavator menimpa rumah warga, muncul pula dugaan bahwa alat berat tersebut kembali digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin. Jika benar, pertanyaan publik menjadi semakin tajam: siapa yang menggerakkan alat tersebut, siapa yang menguasainya, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan lokasi, dan siapa yang menikmati hasilnya? Jawabannya harus ditemukan melalui pemeriksaan dan bukti, bukan pembiaran maupun tuduhan tanpa dasar.
TIM MEDIA
