Saat tim melakukan investigasi di lokasi pekerjaan, tim teknis maupun konsultan pengawas tidak terlihat berada di lapangan. Ketidakhadiran unsur pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengendalian mutu terhadap setiap tahapan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah proses pekerjaan timbunan bahu jalan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pekerjaan tersebut diduga tidak menggunakan baby roller atau alat pemadat ringan yang lazim dipakai untuk memperoleh tingkat kepadatan sesuai standar teknis. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan umur layanan konstruksi apabila benar tidak dilakukan sesuai spesifikasi.
Pada pekerjaan pasangan bronjong, material batu yang digunakan di lokasi tampak memiliki ukuran yang bervariasi, dengan sebagian batu terlihat relatif kecil. Temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai pelanggaran spesifikasi, namun dinilai perlu diuji dan dibandingkan dengan dokumen kontrak serta standar teknis yang berlaku untuk memastikan kesesuaiannya.
Tim investigasi juga memperoleh informasi bahwa pihak pelaksana di lapangan belum dapat menjelaskan secara rinci asal quarry atau sumber material batu yang digunakan dalam pekerjaan. Ketidakjelasan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengendalian mutu, proses pengadaan material, serta mekanisme verifikasi terhadap bahan yang dipakai dalam proyek.
Serangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai optimal atau tidaknya fungsi PPK, PPTK, konsultan pengawas, serta tim teknis dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak. Namun demikian, seluruh pihak tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan atas hasil temuan lapangan tersebut.
Dalam proyek konstruksi pemerintah, pengawasan yang melekat pada setiap tahapan pekerjaan merupakan bagian penting untuk menjamin kualitas hasil pembangunan sekaligus melindungi penggunaan keuangan negara. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian teknis perlu diperiksa melalui mekanisme audit dan pengujian yang objektif berdasarkan data lapangan dan dokumen kontrak.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya indikasi penyimpangan administratif maupun teknis, maka hal tersebut menjadi kewenangan aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh pekerjaan terbukti telah memenuhi spesifikasi, hasil pemeriksaan juga penting untuk memberikan kepastian kepada publik.
Masyarakat berharap proyek infrastruktur yang dibiayai dari uang negara benar-benar menghasilkan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Transparansi pelaksanaan, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang profesional menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan.
Hingga berita ini disusun, PPK, PPTK, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas temuan-temuan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terdapat penjelasan atau data yang ingin disampaikan oleh pihak-pihak terkait.
TIM INVESTIGASI
