KOTO GAEK GUGUK, KABUPATEN SOLOK — Pembangunan fasilitas pendidikan dengan anggaran sekitar Rp1,812 miliar dari APBN 2026 semestinya tidak hanya menghasilkan bangunan yang tampak selesai secara kasatmata. Di SMPN 5 Gunung Talang, Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, justru muncul sejumlah pertanyaan yang menyentuh bagian paling penting dari pekerjaan konstruksi: mutu material, kekuatan struktur, mekanisme pelaksanaan swakelola hingga keterbukaan penggunaan anggaran.
Sorotan terhadap pekerjaan tersebut bukan semata karena persoalan estetika bangunan. Informasi yang diterima redaksi memunculkan pertanyaan mengenai material besi yang disebut diduga berkualitas rendah, asal pasir, pilihan keramik, hingga detail pekerjaan struktur. Seluruh informasi itu masih merupakan dugaan dan membutuhkan pembuktian melalui dokumen teknis serta pemeriksaan lapangan.
Yang paling penting untuk dijawab bukan sekadar apakah material tersebut terlihat bagus atau tidak, melainkan apakah seluruh bahan yang digunakan benar-benar identik dengan spesifikasi yang telah direncanakan.
Untuk membuktikannya, RAB dan spesifikasi teknis menjadi pintu masuk utama. Dari dokumen tersebut dapat diketahui jenis, ukuran, mutu serta volume material yang seharusnya digunakan. Setelah itu, dokumen pembelian dan material yang terpasang di lapangan dapat dibandingkan.
Pertanyaan yang sama berlaku terhadap pekerjaan pembesian. Informasi lapangan menyebut penggunaan besi ukuran tertentu pada tiang serta jarak begel sekitar 15 sentimeter. Angka tersebut tidak bisa serta-merta dinilai salah ataupun benar hanya berdasarkan pengamatan visual. Ukuran tulangan, jumlah besi, jarak begel dan detail sambungan harus dicocokkan dengan gambar struktur yang menjadi dasar pekerjaan.
Dengan kata lain, persoalannya bukan siapa yang mengatakan besi itu bermutu rendah, tetapi apa yang tertulis dalam spesifikasi dan apa yang benar-benar terpasang di bangunan.
Sorotan berikutnya menyangkut keberadaan sambungan pada sejumlah tiang beton. Jika informasi tersebut benar, pemeriksaan teknis menjadi penting untuk mengetahui apakah sambungan tersebut memang direncanakan dalam metode pelaksanaan atau terjadi karena kondisi tertentu di lapangan.
Hal serupa berlaku pada hasil pengecoran yang disebut tidak rata dan sejumlah bagian bangunan yang dinilai tidak siku. Kondisi visual tersebut memang dapat menjadi indikator awal untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan kualitas struktur secara keseluruhan.
Mutu beton juga tidak dapat ditentukan hanya dari perkiraan perbandingan semen dan pasir. Informasi mengenai dugaan komposisi adukan 1:5 harus diuji dengan melihat spesifikasi mutu beton, metode pencampuran, pelaksanaan pengecoran serta, bila diperlukan, hasil pengujian teknis terhadap beton yang telah terpasang.
Di sinilah fungsi pengawasan menjadi sangat menentukan. Pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran negara seharusnya memiliki jejak pemeriksaan yang jelas. Setiap tahapan pekerjaan, terutama pekerjaan struktur, idealnya dapat ditelusuri melalui dokumen pengawasan dan berita acara yang tersedia.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah tenaga kerja. Informasi yang diperoleh redaksi menyebut pekerja berasal dari sejumlah daerah di luar Koto Gaek Guguk, sementara warga sekitar disebut tidak banyak terlibat. Pengawas bernama Erirosa disebut menjelaskan bahwa warga setempat tidak mendaftar.
Penjelasan tersebut tentu perlu dihormati, tetapi sekaligus membuka ruang klarifikasi yang sederhana: bagaimana proses perekrutan dilakukan, apakah terdapat pengumuman, siapa yang mendaftar, berapa kebutuhan tenaga kerja dan bagaimana mekanisme pemilihannya.
Masyarakat setempat juga disebut mempertanyakan komunikasi terkait pelaksanaan pekerjaan. Jika benar unsur masyarakat di tingkat jorong maupun kepemudaan tidak memperoleh informasi memadai, hal tersebut layak dijelaskan oleh pihak pengelola agar tidak menimbulkan kesan bahwa proyek berjalan tanpa keterbukaan kepada lingkungan sekitar.
Dengan nilai sekitar Rp1,812 miliar, publik tentu memiliki alasan untuk meminta penjelasan yang lebih konkret. Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa anggaran pendidikan tersebut benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas dan sesuai perencanaan.
Karena itu, Ketua Swakelola Buk Ar bersama pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai RAB, spesifikasi besi, asal material pasir, jenis keramik, detail pembesian, metode pengecoran, sambungan struktur, mekanisme tenaga kerja serta sistem pengawasan pekerjaan.
Jika dokumen menunjukkan seluruh material dan pekerjaan telah sesuai spesifikasi, klarifikasi tersebut justru akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara dokumen dan kondisi lapangan, persoalan tersebut semestinya segera dikoreksi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Terlebih, bangunan sekolah bukan sekadar aset pemerintah. Di dalamnya akan berlangsung aktivitas belajar-mengajar dan digunakan oleh siswa maupun tenaga pendidik. Karena itu, kualitas pekerjaan konstruksi memiliki konsekuensi langsung terhadap keamanan dan kenyamanan para penggunanya.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan mengenai mutu besi, sambungan tiang, komposisi adukan, spesifikasi material, tenaga kerja maupun aspek pelaksanaan lainnya belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran tanpa pemeriksaan dan bukti yang sah.
Pemberitaan ini dimaksudkan sebagai kontrol publik terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Ketua Swakelola Buk Ar, pengawas Erirosa, P2SP, pihak SMPN 5 Gunung Talang, pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.
Publik pada akhirnya tidak membutuhkan klaim siapa yang paling benar. Publik membutuhkan dokumen, spesifikasi, hasil pemeriksaan dan bangunan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Versi ini saya buat lebih tajam tetapi tetap aman secara jurnalistik: titik tekan utamanya sekarang adalah “buktikan dengan dokumen dan pemeriksaan teknis”, bukan sekadar mengulang tudingan material KW.
TIM MEDIA
